Kolaborasi Bersama Wujudkan Pilkada Demokratis dan Bermartabat

 Oleh : Dhita Karuniawati )*

Kolaborasi kuat dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 yang demokratis dan bermartabat.  Masyarakat diharapkan agar saling menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Setelah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia pada 27 November 2024.  Pilkada dilaksanakan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah dimulai dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024, diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat sehingga pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah tersebut dapat berjalan secara demokratis dan bermartabat. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan pada 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024.

Saat ini sejumlah pihak di berbagai daerah tengah giat mempersiapkan berbagai kegiatan untuk turut serta menyukseskan agenda Pilkada Serentak 2024. Salah satunya yakni Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup yang mulai merancang strategi untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Ia menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk tokoh agama, adat dan masyarakat untuk duduk bersama membahas persiapan Pilkada di Balai Kota Kendari.

Pj Wali Kota Muh. Yusup mengatakan bahwa sinergisitas antara semua pihak sangat penting untuk menjamin Pilkada berjalan dengan lancar, aman dan demokratis. Berkaca dari kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), semua pihak diharapkan untuk bahu membahu dan bersinergi untuk mengulang sukses tersebut. Tentunya Pilkada 2024 juga tidak lepas dari peran semua unsur.

Muh. Yusup juga mengapresiasi dukungan Forkopimda, dinas terkait dalam menyukseskan Pemilu yang telah diselenggerakan pada 14 Februari 2024. Pihaknya menekankan pentingnya sinergisitas antara semua pihak untuk menjamin Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Pj Wali Kota Muh. Yusup mengimbau kepada tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat agar membantu pemerintah dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah di Kota Kendari. Semua pihak harus melibatkan diri dalam menciptakan situasi yang kondusif dan dapat bersinergi dengan TNI/Polri dalam upaya menjaga stabilitas lingkungan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Cimahi menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2024. Kegiatan itu digelar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Cimahi.

Pj. Wali Kota Cimahi Dicky Saromi mengatakan, Pemerintah Kota Cimahi memiliki kewajiban memastikan proses pemilihan berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis. Hal itu merupakan wujud nyata komitmen dalam proses kehidupan demokrasi di Kota Cimahi yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta bentuk ikhtiar Pemerintah Kota Cimahi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Menurut Dicky, Pilkada Serentak Tahun 2024 memiliki makna penting sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi hingga ke daerah.  Menjadi momen warga Cimahi dapat menggunakan hak memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat Kota Cimahi.

Di wilayah lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi mengimbau masyarakat di daerah setempat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban jelang Pilkada 2024. KesbangPol Barito Utara bersama pihak terkait baik TNI-Polri serta Pol PP, para Camat serta para Lurah dan Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara bersama-sama melakukan pemetaan terkait kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk memudahkan dalam penanggulangan dan pengamanan Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada November 2024.

Rayadi juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai hak pilih nanti untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Pihaknya mengingatkan agar para pendukung dan pemilih para kandidat bakal calon Kepala Daerah, untuk selalu menjaga keamanan serta ketertiban, demi terciptanya iklim Pilkada Kabupaten Barito Utara 2024 yang kondusif, aman dan lancar.

Langkah yang diambil oleh para pemangku kepentingan penjabat daerah memberikan arti yang sangat penting bagi keberlangsungan Pilkada 2024. Sehingga diharapkan menjadi energi positif disetiap tahapan Pelaksanaan Pilkada. Hal ini tentu diharus diimbangi oleh seluruh masyarakat agar memberikan kontribusi nyata dan memberikan sambutan yang positif, agar seluruh tahapan Pilkada 2024 bisa berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan sehingga terbentuk iklim demokrasi yang sehat.

Terbentuknya iklim demokrasi lokal akan menciptakan kehidupan politik masyarakat daerah terarah dan tentunya akan terbangun keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun daerah. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin baik dalam membentuk peradaban bangsa karena peradaban bangsa dimulai dari komitmen masyarakat lokal melalui kearifan lokal yang dilestarikan dan dijaga melalui demokrasi lokal.

Melalui kolaborasi kuat dari semua pihak, masyarakat diharapkan memiliki partisipasi aktif yang tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 yang demokratis dan bermartabat. Selain itu, isu-isu yang bisa memicu perpecahan dan memunculkan konflik untuk mencederai pelaksanaan Pilkada dapat dihindari dengan sikap dewasa serta bijaksana. Mari kita bergandengan tangan saling menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Pemerintah Berupaya Tumpas OPM Guna Wujudkan Perdamaian di Papua

 Oleh : Jerome Maruna Kogoya )*

Bumi Cendrawasih, dengan warisan budaya yang kaya, ekosistem yang beragam, dan lokasi yang strategis, merupakan bagian integral dalam Republik Indonesia dulu, kini, dan selamanya.

Eksistensi Papua sendiri menjadi landasan jati diri bangsa Indonesia yang terkenal sebagai negeri yang multikultural. Sebab Papua menjadi rumah bagi 255 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan adat istiadatnya yang begitu unik dan mempesona, yang memperkaya lanskap budaya Indonesia dan menumbuhkan persatuan nasional di tengah keberagaman.

Akan tetapi, keberadaan kelompok separatis bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) berusaha untuk menghancurkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang menginginkan persatuan dan keharmonisan dalam setiap kehidupan masyarakat di Tanah Air tercinta.

Dengan berlandaskan kekejaman, dan ketidakpeduliaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kelompok ini bertanggung jawab atas penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penghancuran terhadap infrastruktur, yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas kawasan dan menarik perhatian internasional. Tindakan kekerasan ini seringkali menyasar desa, sekolah, dan fasilitas kesehatan sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan akan menindak tegas apa yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut. Tidak ada negara dalam suatu negara. Pernyataan itu menunjukkan ketegasan dari seorang panglima terhadap kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat Papua.

Selain itu upaya pengiriman TNI Polri untuk melakukan operasi strategis dinilai sebagai upaya penegakan hukum kelompok separatis yang mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat di Papua. TNI telah melakukan berbagai operasi yang bertujuan untuk membongkar pertahanan OPM, menangkap tokoh-tokoh penting, dan menetralisir ancaman bersenjata. Sedangkan Polri berfokus pada pemeliharaan hukum dan ketertiban, melakukan investigasi, dan terlibat dalam perpolisian masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat setempat.

Selain itu, Pemerintah juga telah berinvestasi dalam program pembangunan sosial-ekonomi di Papua sebagai pendekatan yang bersifat persuasif. Inisiatif seperti Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tahun 2001 bertujuan untuk memberikan pemerintahan mandiri dan sumber daya keuangan yang lebih besar kepada wilayah tersebut. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana untuk proyek infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat Papua. Harapannya adalah dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan mendorong pembangunan, daya tarik gerakan kemerdekaan akan berkurang.

Merangkul Papua sebagai bagian integral dari Indonesia melalui program-program pembangunan menggarisbawahi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap inklusivitas dan pluralisme, serta menekankan bahwa Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat Papua mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan mayoritas dari mereka menunjukkan keberpihakkannya kepada Indonesia.

Banyak tokoh masyarakat Papua yang menyuarakan dukungannya terhadap Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah seorang kepala suku di wilayah pegunungan Papua bernama Markus Haluk yang berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai suku untuk bersama-sama memberantas OPM. Bersama dengan tokoh adat lainnya, Markus Haluk membantu aparat keamanan dalam mengurangi aktivitas kelompok OPM melalui sosialisasi anti-radikalisme, pembentukan posko keamanan, hingga penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu ada Tokoh Masyarakat Papua, Abisai Rollo yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati buat Papua dan hanya ada satu bendera, yaitu bendera sang saka Merah Putih.

Aksi teror OPM hingga saat ini masih terjadi, dan pada akhirnya hanya menyengsarakan masyarakat Papua sendiri. Di penghujung tahun 2022, Sebby Sambom bersama kelompoknya melakukan pengusiran terhadap warga pendatang. Daerah-daerah seperti  Ndugama, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, dan Sorong-Maybrat sering dijadikan wilayah perang oleh OPM pimpinan Sebby Sambom. Mereka membakar dan menghancurkan sekolah, puskesmas dan fasilitas pemerintahan lainnya. Selain itu, OPM juga melakukan penembakan terhadap sejumlah pesawat seperti Trigana Air dan Dimonim Air.

Tindakan yang dilakukan kelompok OPM tidak pernah memedulikan dan selalu menentang usaha-usaha menuju Papua yang damai. Jika ada salah satu kelompok dari OPM mulai peduli dengan perdamaian di Papua, maka akan dihujat sebagai pengkhianat dan antek NKRI. Hal ini dialami oleh salah satu pimpinan senior OPM bernama Lambert Pekikir yang pada tahun 2014 mendeklarasikan “Deklarasi Keerom Damai” dan akhirnya dia dihujat oleh petinggi OPM.

Yang dibutuhkan masyarakat Papua bukanlah kemerdekaan melalui perjuangan patriotik bias dan menyimpang seperti yang dilakukan oleh OPM, tapi anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya.

Komitmen pemerintah untuk menumpas OPM harus didukung dengan sungguh-sungguh oleh setiap warga Indonesia, termasuk warga Papua yang sebenarnya menjadi korban. Sebab upaya yang dilakukan oleh Pemerintah didorong oleh keinginan yang tulus dan kuat untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Komitmen ini diwujudkan melalui kombinasi kekuatan militer, pembangunan sosial-ekonomi, dan strategi politik.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Manado

Berbagai Program AMANAH Berikan Segudang Manfaat Bagi Masyarakat

 Oleh : Ridwan Labib )*

Berbagai macam program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) mampu mendatangkan banyak sekali ragam manfaat, khususnya bagi masyarakat di daerah berjuluk Negeri Rencong tersebut.

Pasalnya, memang keberadaan AMANAH sendiri menjadi salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka untuk membantu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara, termasuk Aceh.

Sehingga tentunya, karena menjadi program unggulan pemerintah, jelas bahwa Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat mampu mendatangkan banyak sekali manfaat bagi masyarakat setempat.

Salah satu manfaat nyata dari Program AMANAH yang langsung mampu masyarakat rasakan, yakni adanya pembekalan kepada seluruh generasi muda penerus bangsa dengan ilmu digital marketing.

Program inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut mengajarkan bagaimana ilmu digital marketing dan juga entrepreneurship dalam pelatihan Nilam di Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK).

Pelatihan tersebut mencakup berbagai materi yang sangat berharga, termasuk juga adalah kelas digital marketing yang mendatangkan para narasumber sangat berkompeten di bidangnya, yakni dosen ekonomi USK.

Iskandarsyah Madjid, selaku dosen ekonomi Universitas Syiah Kuala memberikan wawasan yang sangat mendalam mengenai strategi pemasaran digital, kemudian juga menekankan akan bagaimana pentingnya kemampuan untuk menjual dalam era digital.

Keberadaan ilmu digital marketing memang sangat penting, lantaran apabila terdapat sebuah produk, yang meski bagus namun nyatanya tidak akan mendatangkan manfaat lebih apabila tidak adanya kemampuan dalam berjualan yang mumpuni.

Terlebih di jaman sekarang, teknologi juga sudah semakin maju, maka sudah pasti para pengusaha termasuk mereka yang berjualan produk lokal sekalipun harus segera mampu menguasai bagaimana caranya pemasaran dari sisi digital.

Dengan demikian, jika para pelaku usaha lokal memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam dunia digital, maka bukan tidak mungkin akan membuat produk jualannya jauh lebih efisien dan lebih mampu menjangkau banyak orang untuk mengetahui produk tersebut.

Sementara itu, menurut Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh, Fitriany Farhas bahwa dirinya mengaku memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan Program AMANAH karena besarnya potensi pada program tersebut.

Selain itu, terlebih memang Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat sendiri banyak dari kegiatannya terus menyasar kepada generasi muda penerus bangsa, sehingga hal tersebut menjadi sangat penting bagi daerah berjuluk Negeri Rancong, mengingat akan bisa mengangkat harkat dan derajat wilayah itu dan mengentaskan dari kemiskinan.

Pemuda sendiri juga sejatinya merupakan aset bangsa dan negara, oleh karenanya mereka harus memiliki bekal yang cukup dengan berbagai macam ilmu pengetahuan serta keterampilan, sehingga menjadikan kompetensi yang anak muda miliki menjadi ke arah yang jauh lebih maju.

Sinergitas dari seluruh elemen, baik itu dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) setempat, swasta hingga masyarakat sekitar dalam mendukung AMANAH juga hal yang krusial lantaran membantu anak muda dalam mempersiapkan diri mereka secara matang dalam menyalurkan inovasinya agar bersiap untuk menghadapi persaingan bahkan secara taraf global.

Adanya dukungan penuh dari semua pihak dalam Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut tentu mampu melahirkan generasi muda wilayah berjuluk Serambi Mekkah itu untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mereka mampu menjadi penopang bagi perekonomian Aceh di masa yang akan datang.

Berbicara mengenai keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan hebat, memang untuk saat ini di Aceh sendiri masuk terdapat kekurangan, sehingga pemerintah kemudian memberikan fasilitas yang sangat memadai agar seluruh potensi, mulai dari bidang perikanan, pertanian bahkan pada bidang IT dan UMKM setempat mampu berkembang.

Dalam pengembangannya, BIN terus melakukan pemetaan terhadap potensi Bussines Case (BC). Di Provinsi Aceh terdapat 126 BC yang terdiri dari 12 sektor ekonomi kreatif di 23 kab/kota. BC di bidang kuliner cukup mendominasi dengan 28 BC atau 22%, diikuti oleh kerajinan tangan sekitar 25 BC atau 18%. 

Tentu akan menjadi hal yang sangat disayangkan apabila bagaimana kekayaan melimpah luar biasa atas sumber daya alam (SDA) yang Aceh miliki tidak mendapatkan dukungan yang optimal dari SDM yang mumpuni.

Karena meski memiliki kekayaan alam melimpah, namun jika sumber daya manusia yang mengelolanya tidak berkompeten, maka sama saja tidak akan terjadi peningkatan perekonomian apapun.

Lataran kebermanfaatan akan berbagai macam program yang AMANAH berikan mampu secara langsung berdampak secara positif bagi masyarakat, maka menjadikan bahkan ribuan santri Aceh sangat antusias dalam mengikuti kegiatan di sana.

Hal tersebut terlihat tatkala Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat melakukan sosialisasiprogramnya kepada generasi muda setempat yang berlangsung di Dayah (Pondok Pesantren), Dayah Babussalam Al Aziziyah Jeunib, Kecamatan Jeunib, Kabupatan Bireuen, Aceh.

Salah satu influencer, Syakir Daulat yang menilai bahwa keberadaan AMANAH mampu membawa anak muda setempat ke kancah nasional bahkan hingga internasional, karena semua bakat minat mereka tertampung dan terakomodasi dengan baik.

Program AMANAH terus mendatangkan banyak sekali manfaat, terlebih bagi masyarakat Aceh sehingga mereka bisa mengalami peningkatan potensi hingga kemajuan dan bahkan mampu menjadi masyarakat yang berdikari dengan adanya perekonomian yang lebih maju.

)* Penulis merupakan mahasiswa Universitas Abulyatama

Gen Z Miliki Peran Kunci Sukseskan Pilkada 2024

 

Oleh : Andika  R

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia diharapkan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi bangsa. Salah satu kelompok yang dianggap memiliki peran krusial dalam menyukseskan Pilkada 2024 adalah generasi Z. Generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik.

Gen Z dikenal sebagai generasi digital native, yaitu generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka sangat familiar dengan internet, media sosial, dan perangkat digital. Kemampuan mereka untuk mengakses informasi dengan cepat dan luas memberikan mereka keunggulan dalam memahami isu-isu politik dan sosial.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mengajak Gen Z dari kalangan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi menyukseskan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Pameran FISIP UIN Ar-Raniry Expo 2024 Nasional Eksibisi  dan Kompetisi  sebagai sarana Pendidikan Pemilih sekaligus memperkenalkan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala (Pilkada) Tahun 2024 Kota Banda Aceh.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Kota Banda Aceh, Muhammad Zar  mengatakan Peran Generasi Z kalangan mahasiswa berpartisipasi pada Pilkada 2024 Kota Banda Aceh Tahun 2024 sangat besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Gen Z adalah generasi yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak dari mereka yang memiliki akses ke pendidikan tinggi dan informasi yang lebih luas, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi politik dan demokrasi.

KPU Surabaya gandeng Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Surabaya menggelar Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 di SMA Wijaya Putra Surabaya. Narasumber yang dihadirkan pun dari kalangan muda seperti Kartunis Wahyu Kokkang, Pengembangan SDM PFI Surabaya, Ali Masduki dan Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Subairi.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya, Suryanto Putramuji mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah KPU Surabaya, sosialisasi tatap muka di kalangan pelajar ini sangat penting. Selain membuka kesadaran tentang proses demokrasi, kegiatan ini dapat menambah wawasan politik.

Selain itu, Kartunis, Wahyu Kokkang mengatakan yang terpenting untuk Gen Z menentukan pilihan dalam pemilu yaitu harus memahami siapa calonnya. Maka sudah sepatutnya sebelum memilih dianjurkan menggali informasi tentang sosok yang akan maju dalam pilkada.

Pemilih pemula tidak tergiur tawaran atau iming-iming tertentu seperti uang sogokan dari timses kandidat. Namun, penting untuk Gen Z tidak golput. Sebab, suara Gen Z dapat menentukan pemimpinnya dengan baik 5 tahun ke depan sesuai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gen Z memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan politik. Mereka cenderung lebih progresif dan peduli terhadap perubahan sosial yang positif, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai gerakan sosial, baik di dunia nyata maupun di media sosial.

Dalam konteks Pilkada 2024, antusiasme dan kepedulian Gen Z dapat menjadi pendorong partisipasi politik yang lebih besar. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pemilih yang kritis dan aktif dalam proses demokrasi, serta mampu mempengaruhi teman sebaya dan keluarga mereka untuk turut serta dalam pemilihan.

Gen Z memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas dan keluarga mereka. Sebagai generasi yang lebih melek teknologi dan informasi, mereka sering menjadi sumber informasi bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dalam Pilkada 2024, peran ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih yang lebih tua.

Gen Z dapat berperan sebagai agen perubahan dalam keluarga dan komunitasnya untuk mengajak dan meyakinkan anggota keluarga untuk menggunakan hak pilih mereka. Dengan demikian, partisipasi politik tidak hanya meningkat di kalangan pemilih muda, tetapi juga di kalangan pemilih dari berbagai kelompok umur.

Meskipun Gen Z memiliki potensi besar untuk mensukseskan Pilkada 2024, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah apatisme politik, yaitu kecenderungan untuk tidak peduli atau tidak tertarik pada politik. Beberapa anggota Gen Z mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan atau bahwa politik adalah sesuatu yang membosankan dan korup.

Untuk mengatasi apatisme ini, perlu dilakukan pendekatan yang kreatif dan relevan dengan minat Gen Z. Kampanye politik harus disampaikan dengan cara yang menarik dan menghibur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghubungkan isu-isu politik dengan kehidupan sehari-harinya.

Dengan potensi yang dimiliki, Gen Z dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan mereka, dan peran aktif mereka dalam Pilkada 2024 akan menjadi langkah penting menuju pembangunan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Waspada, Demo UU Tapera Berpotensi Ditunggangi Kelompok Kepentingan

 Oleh : Alin Santika )*

Sebagian kelompok buruh berupaya menggelar demonstrasi menolak UU Tapera. Seluruh masyarakat juga diimbau untuk terus waspada akan terjadinya aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang ternyata sangat berpotensi untuk ditunggangi oleh kelompok tidak bertanggung jawab hanya demi kepentingan mereka sendiri.

Dengan adanya kewaspadaan dari seluruh masyarakat, maka setidaknya mereka akan jauh lebih bijak dan selektif untuk menanggapi adanya suatu isu apapun dan tidak terburu-buru terpancing emosi sehingga mudah untuk mengikuti gerakan yang tidak jelas seperti aksi demonstrasi, termasuk mendemo hal yang sebenarnya justru mendatangkan banyak sekali manfaat untuk rakyat sendiri.

Tentu saja demonstrasi yang dilakukan sebagian elemen buruh berpotensi besar untuk menimbulkan kerusuhan di tengah kondisi yang kondusif, sehingga justru mengganggu masyarakat lain saat hendak menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tentu jika demo buruh berlangsung, biasanya juga terdapat pihak-pihak tertentu yang hanya menungganginya demi kepentingan pribadi ataupun golongannya saja, sehingga sama sekali tidak mewakili kehendak masyarakat.

Ketidaktahuan sebagian elemen masyarakat mengenai dampak baik dari keberadaan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, maka menjadikan mereka mudah terprovokasi dan ikut dalam barisan gerakan unjuk rasa atau demonstrasi.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan penghitungan dengan sangat matang sebelum pada akhirnya memutuskan untuk meneken aturan mengenai gaji karyawan swasta sebanyak 3 persen untuk simpanan Tapera.

Memang sudah menjadi hal biasa apabila suatu kebijakan yang baru menjadikan seluruh masyarakat untuk ikut berhitung pula. Terlebih, memang sebelumnya juga pernah terjadi di Indonesia ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendaftar, sedangkan untuk iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.

Kendati dulu kebijakan itu sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, namun nyatanya saat ini, terbukti secara nyata bahwa masyarakat sendiri telah bisa merasakan bagaimana manfaat atas asuransi sosial tersebut.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sangat memuji bagaimana manfaat besar dari Tabungan Perumahan Rakyat untuk para pesertanya. Adanya Tapera tersebut sangat bermanfaat untuk membantu pembiayaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan cara meringankan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Langkahnya yakni, pihak penerima manfaat akan mendapatkan insentif bunga, sehingga cicilan KPR yang mereka lakukan menjadi jauh lebih murah. Bahkan, bagi peserta Tepera yang telah memenuhi syarat penerima manfaat dan dirinya berniat untuk membeli rumah, seakan mendapatkan ‘karpet merah’.

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat merupakan semangat yang tinggi dari pemerintah untuk mampu menyediakan rumah bagi MBR. Di sisi lain, pekerja yang ternyata sudah memiliki rumah, dirinya tetap mendapatkan manfaat berupa pemupukan dana tabungan di akhir masa kepesertaannya.

Sampai saat ini, BP Tapera tengah mengembangkan pengembalian uang pokok beserta dengan pemupukan dari hasil investasi. Tidak tanggung-tanggung, bahkan seandainya seluruh masyarakat sudah mengetahui akan manfaat luar biasa dari UU Tapera, maka bukan tidak mungkin mereka akan mendaftarkan anak mereka sejak kecil agar menjadi peserta dalam Tabungan Perumahan Rakyat.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan bisa dirinya akan terus berfokus untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja sepanjang tahun 2024 ini. Sebagai informasi bahwa UMP dengan Tapera sendiri merupakan dua hal yang berbeda lantaran UMP telah memiliki mekanisme yang jelas.

Adanya UU Tapera sendiri berawal dari pemerintah yang sangat memahami bagaimana kekhawatiran dan juga kegelisahan dari masyarakat. Sehingga adanya seperangkat aturan tersebut merupakan bentuk kehadiran nyata dari negara untuk memastikan seluruh hak warga negara demi mendapatkan kehidupan yang layak, baik itu dari segi pangan, sandang ataupun papan.

Sebelumnya, Tabungan Perumahan Rakyat memang sudah ada dan kini menjadi kelanjutan dari Bapertarum yang hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kala itu. Kemudian kini terus mengalami perluasan untuk juga membantu pekerja swasta dan mandiri demi mendapatkan hunian.

Hal tersebut lantaran untuk mengatasi adanya permasalahan mengenai backlog perumahan yang bahkan kini jumlahnya masih sangat besar, yakni 9,9 juta. Banyak pihak kemudian memperkirakan bahwa problem itu akan semakin membesar karena rata-rata harga properti per tahunnya mengalami kenaikan antara 10 hingga 15 persen.

Meski harga rumah dan tanah terus naik, namun gaji para pekerja tidak ikut linier dengan kenaikan harga properti. Sehingga menjadikan rumah semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya.

Segala kebermanfaatan dari UU Tapera memang tidak perlu diragukan lagi, semuanya demi masa depan rakyat sendiri. Oleh karena itu, kini masyarakat hanya harus meningkatkan kewaspadaan untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi atas adanya ajakan atau tindakan apapun yang justru berakhir pada aksi unjuk rasa atau demonstrasi, yang sangat rawan untuk ditunggangi oleh pihak tidak bertanggung jawab hanya demi melancarkan kepentingan mereka dan golongannya sendiri saja.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Keberlanjutan Pembangunan Nasional Jadi Bukti Papua Bagian Integral NKRI

 

 

Oleh : Theresia Wopari

 

Sejak ditetapkan sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memajukan wilayah tersebut dan memperkuat integrasi Papua ke dalam NKRI. Sejak bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui proses penyerahan kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional, Papua terus mengalami transformasi yang substansial. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa Papua dapat berkembang dan masyarakatnya dapat merasakan manfaat yang signifikan

 

Salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan pesat di Papua adalah infrastruktur. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di Papua. Proyek Trans Papua adalah salah satu contohnya, yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai daerah di Papua dengan jaringan jalan yang lebih baik. Jalan jalan ini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses bagi distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian lokal.

 

Selain itu, pembangunan bandara di berbagai daerah terpencil di Papua juga memungkinkan konektivitas yang lebih baik, memudahkan akses transportasi udara baik untuk keperluan bisnis maupun pariwisata. Pelabuhan yang diperbaiki dan diperluas juga memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan dan perekonomian di Papua.

 

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin mengatakan beberapa program strategis terus canangkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan Papua. Diantaranya adalah landasan pacu Bandara Wamena, pembangunan jalan nasional Trans Papua Wamena Jayapura, kawasan Centra Pangan Kabupaten Jayawijaya, program Ketenaga Listrikan di Kabupaten Lanny Jaya, dan Sistem Pengolahan Air Minum di Kabupaten Jayawijaya. Pihaknya berharap program-program yang dicanangkan hari ini benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Pihaknya juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yakni bangun sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang tepat. Laksanakan agenda agenda prioritas, kearifan lokal dan konteks wilayah. Karena menurutnya, penyusunan wilayah pembangunan daerah yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Selain itu, Pemerintah Provinsi agar merumuskan strategis komprehensif dalam menurunkan tingkat kemahalan di Papua Pegunungan, percepat pembukaan isolasi wilayah guna peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan komoditas unggulan daerah, dengan mendorong hadirnya kawasan centra pangan guna menghasilkan stok pangan yang terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. pastikan langkah langkah teknis persiapan dan pelaksanaan pembangunan centra sarana prasarana pemerintahan provinsi di tahun 2024 berjalan dengan baik.

 

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Velix F. Wanggai berharap agar program strategis nasional dan program strategis Papua Pegunungan hari ini menjadi penanda dimulainya upaya dan tekad untuk membangun kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok provinsi Papua Pegunungan.  Masifnya pembangunan di Papua akan meningkatkan jiwa nasionalisme serta bentuk hadirnya negara untuk kesejahteraan di bumi Cenderawasih.

 

Diketahui, Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Papua masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah keamanan, ketimpangan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar di beberapa daerah terpencil adalah beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, tantangan- tantangan ini dapat diatasi

 

Ke depan, pembangunan di Papua akan terus dilanjutkan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat Papua dalam setiap proses pembangunan adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil hasil pembangunan benar benar bermanfaat bagi mereka. Selain itu, perlindungan terhadap budaya dan adat istiadat Papua akan tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

 

Dalam kesimpulannya, Sejak menjadi bagian integral dari NKRI, Papua telah mengalami berbagai perkembangan pesat di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah bukti nyata dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam memajukan Papua. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, harapan untuk Papua yang lebih sejahtera dan makmur tetap ada. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Papua dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.

 

Dari segi sejarah, hukum, budaya, hingga potensi alam, Papua memiliki posisi yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Semua elemen bangsa harus bersatu untuk memastikan bahwa Papua terus berkembang dalam bingkai NKRI. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, Papua dapat mencapai potensinya yang luar biasa dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Indonesia.

 

*) Mahasiswa Papua tinggal di Bandung