Mendukung Komitmen Seluruh Pihak untuk Mewujudkan Pilkada Damai

Oleh : Sabrina Aulia )*

 

Pilkada adalah proses di mana rakyat memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan memajukan daerahnya. Namun, Pilkada juga seringkali menjadi ajang yang memunculkan ketegangan, konflik, dan gesekan antar kelompok. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen menjaga Pilkada tetap damai.

Pilkada yang damai bukan hanya mencerminkan kedewasaan berdemokrasi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika Pilkada berjalan dengan damai, maka seluruh proses demokrasi akan berjalan lebih baik. Konflik yang muncul selama Pilkada dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun non-material, serta dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pilkada yang berlangsung damai juga mencerminkan bahwa masyarakat dan para pemimpin daerah memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa depan daerahnya. Selain itu, suasana yang kondusif selama Pilkada akan mempermudah proses pembangunan dan pencapaian tujuan bersama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sekadau, Abang Iwandi mengatakan, sosialisasi dan deklarasi Pilkada damai ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para kepala desa dan perangkat desa terkait aturan dan batasan bagi Kades dan perangkat desa dalam menjaga netralitas pada Pilkada Tahun 2024.

Sosialisasi dan deklarasi dengan tema penguatan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa ini guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada Pilkada Tahun 2024. Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan pembacaan dan penandatangan ikrar netralitas oleh ratusan kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai. Pilkada damai harus disosialisasikan kepada masyarakat maupun kontestan harus berkompetisi secara sehat dan sportif, serta menjauhi praktik politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran berita bohong. Selain itu, mereka juga harus siap menerima hasil Pilkada dengan lapang dada, baik menang maupun kalah.

Penjabat Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi mengajak dan meminta seluruh elemen masyarakat di Provinsi Papua Selatan, termasuk kepada para kontestan, simpatisan, dan massa pasangan calon atau paslon, untuk mewujudkan Pilkada 2024 secara damai dan bermartabat.

Perhelatan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu 27 November 2024. Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan di 2022 lalu, untuk pertama kalinya mengikuti Pilkada Serentak, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pesta demokrasi perdana di provinsi ini diharapkan bisa terlaksana dalam suasana demokratis, penuh kedamaian dan bermartabat tanpa adanya konflik, pertikaian, ataupun permusuhan.

Rudy Sufahriadi mengingatkan bahwa dalam setiap pertarungan politik pilkada, tentu ada pemenang dan pihak yang kalah. Masing-masing kubu paslon harus menahan diri untuk menerima apa pun hasil dari sebuah kontestasi politik. Pihak yang menang diminta untuk tidak perlu bertepuk dada, dan yang kalah harus lapang dada.

Selain itu, Media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat terkait Pilkada. Media massa harus menjaga independensinya dan tidak menjadi alat propaganda bagi salah satu calon. Sementara itu, pengguna media sosial harus bijak dalam menyaring dan menyebarkan informasi, serta menghindari penyebaran hoaks yang dapat memicu perpecahan.

Terkait hal itu, Puluhan wartawan di Kabupaten Ketapang mendukung dan berkomitmen untuk menciptakan Pilkada damai. Dalam deklarasinya, para jurnalis menolak segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, informasi rasis dan polarisasi dalam masyarakat. Pers juga sepakat untuk terus mengedukasi masyarakat dan melakukan kontrol sosial dan ikut mensukseskan Pilkada 2024 yang berintegritas, adil, aman dan damai.

Ketua Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK), Theo Bernadhi, mengajak seluruh wartawan untuk berperan dalam mengawal Pilkada Ketapang dengan karya jurnalistik sesuai kode etik.

Wartawan harus jadi embun di tengah kemarau. Artinya, harus menyejukkan jika ada informasi panas yang dapat memecah belah maupun informasi hoaks

Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang, Phillipus Kaleh, menilai peran media massa sangat penting sebagai ujung tombak dalam pembuat dan penyebar informasi publik. Dirinya pun meminta media massa untuk menerbitkan berita yang faktual dan berimbang. Dia juga mendorong pelaksanaan pesta demokrasi pada 27 November 2024 mendatang dengan riang gembira.

Selain itu, Aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada. Aparat keamanan harus netral dan tidak memihak pada salah satu calon atau partai politik. Mereka juga harus siap mengantisipasi dan menanggulangi potensi konflik yang mungkin timbul selama kampanye, hari pemungutan suara, hingga pengumuman hasil Pilkada.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0806/Trenggalek Letkol Czi Yudo Aji Susanto, S.Sos., M.A., dengan tegas menyatakan komitmen tidak tergoyahkan dari jajarannya dalam mendukung Polres Trenggalek. Beliau menegaskan bahwa Kodim 0806 akan memainkan peran krusial dalam memastikan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Czi Yudo Aji Susanto menggarisbawahi bahwa jajarannya siap siaga selama 24 jam penuh untuk mendukung Operasi Mantap Praja Semeru 2024 yang diinisiasi oleh Kepolisian

Mewujudkan Pilkada yang damai adalah tugas bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, peserta Pilkada, media, hingga masyarakat umum, semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif

 

 

)* Penulis merupakan pengamat politik