Oleh: Bambang Prasetyo )*
Sejak menjabat sebagai
Presiden RI ketujuh pada tahun 2014, Joko Widodo telah menunjukkan komitmen
yang kuat dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri.
Pembangunan yang masif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan konektivitas
antarwilayah, tetapi juga bertujuan menciptakan pondasi yang kokoh bagi
perekonomian nasional. Langkah-langkah tersebut tidak lepas juga dari
transformasi besar sebagai bentuk legasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo
selama 2 periode atau 10 tahun belakangan ini.
Kepala Negara berusia 63
tahun ini menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk
mendorong kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu, pria kelahiran Kota
Surakarta tersebut memprioritaskan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan,
dan jalur kereta api yang menghubungkan berbagai wilayah.
Salah satu proyek terbesar
adalah pembangunan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra yang memudahkan mobilitas
barang dan manusia antarprovinsi, sehingga meningkatkan efisiensi logistik dan
menurunkan biaya distribusi. Infrastruktur ini juga mendukung pertumbuhan
sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan manufaktur, yang semakin berkembang
berkat kemudahan akses transportasi.
Selain jalan tol, Kepala
Negara juga memfokuskan perhatian pada pembangunan pelabuhan dan bandara di
wilayah-wilayah terpencil, termasuk di Indonesia timur. Hal ini dilakukan untuk
memastikan bahwa seluruh wilayah, terutama yang jauh dari pusat ekonomi, dapat
terintegrasi dalam pembangunan nasional.
Presiden Jokowi melihat
pentingnya menghilangkan kesenjangan antarwilayah sebagai syarat penting untuk
menciptakan Indonesia yang lebih adil dan merata. Salah satu capaian besar Presiden
Jokowi adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang
dirancang untuk menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara.
Pelabuhan tersebut berperan
penting dalam mendorong ekspor, khususnya di sektor otomotif, dan memperkuat
posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Pembangunan ini menunjukkan
visi jauh ke depan Presiden RI ketujuh dalam mempersiapkan Indonesia untuk
bersaing di era global.
Di sektor transportasi
publik, pemerintahan pemimpin bangsa yang menjabat sejak tahun 2014 ini juga
mencatatkan kemajuan pesat. Pembangunan MRT di Jakarta, LRT Jabodebek, serta
revitalisasi moda transportasi massal lainnya, merupakan upaya konkret untuk mengurangi
kemacetan di perkotaan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Infrastruktur transportasi publik yang modern ini diharapkan mampu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat perkotaan serta mendukung upaya mengurangi emisi gas
rumah kaca.
Pembangunan infrastruktur
yang merata dan inklusif juga sangat terasa di Papua, wilayah yang selama ini
kerap tertinggal dari segi pembangunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,
Papua menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Jalan Trans Papua, yang
sepanjang 4.330 kilometer, menjadi proyek monumental yang menghubungkan
berbagai wilayah di Papua yang sebelumnya terisolasi. Pembangunan tersebut
tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga
memperkuat integrasi Papua ke dalam struktur pembangunan nasional, serta
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Di sektor energi, Presiden
Jokowi juga mendorong pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah untuk
mengatasi masalah defisit energi dan memastikan pemerataan akses listrik di
seluruh Indonesia.
Proyek-proyek pembangkit
listrik berbasis energi fosil maupun terbarukan, telah dibangun untuk memenuhi
kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Pria kelahiran Kota Surakarta
ini juga mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari
komitmennya terhadap lingkungan dan keberlanjutan.
Salah satu langkah konkret
adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah,
serta pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan potensi sumber daya air
di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah terus melakukan
pembangunan infrastruktur secara merata dan adil. Seperti contoh, yakni
pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) infrastruktur yang tidak hanya
menekankan biaya logistik saja, namun juga meningkatkan daya saing, terlebih
turut mewujudkan pemerataan pembangunan demi keadilan sosial.
Sementara itu, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menilai bahwa
akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh bencana
jelas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan pembangunan
infrastruktur di era Jokowi juga didukung oleh reformasi birokrasi yang
mengedepankan efisiensi dan transparansi. Program percepatan perizinan
investasi yang diterapkan pemerintah, termasuk Online Single Submission (OSS), telah memudahkan proses perizinan
bagi investor, sehingga mendorong masuknya investasi asing dan domestik. Hal
ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden Jokowi juga tidak
melupakan pentingnya infrastruktur digital. Di tengah era Revolusi Industri
4.0, pemimpin bangsa ini memprioritaskan pembangunan jaringan internet yang
merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil.
Program Palapa Ring, yang
merentangkan jaringan fiber optic ke berbagai daerah, telah berhasil
meningkatkan akses internet di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Infrastruktur digital ini menjadi tulang punggung bagi pengembangan ekonomi digital
yang semakin berkembang pesat di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur di
era Presiden Jokowi tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun
konektivitas dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah-langkah yang
diambil oleh Jokowi tersebut telah berhasil memperkuat fondasi ekonomi,
menciptakan peluang baru, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan infrastruktur
yang maju, Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global dan siap
bersaing di panggung internasional.
*) Pengamat Kebijakan Publik Persada
Institute
Tidak ada komentar:
Posting Komentar