Masyarakat Perlu Waspada Terhadap SARA dan Hoax di Pilkada 2024

Oleh: Permata Aulia

Menjelang Pilkada 2024, ancaman yang tidak bisa diabaikan adalah penyebaran isu SARA dan hoax yang dapat merusak persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam momen politik yang krusial ini, kita semua harus lebih waspada dan bijak dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar.

SARA, yang melibatkan suku, agama, ras, dan antargolongan, seringkali dijadikan alat oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat. Hal ini diperparah dengan maraknya berita hoax yang menyebar cepat melalui media sosial, memicu ketegangan yang tidak perlu dan bahkan konflik horizontal.

Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa berubah menjadi sumber perpecahan jika tidak ditangani dengan benar. Untuk itu, penting bagi setiap warga negara untuk lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

Memastikan bahwa Pilkada berlangsung aman dan damai bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan masyarakat selama proses politik ini berlangsung. Sebagai wadah informasi dan komunikasi, FPK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa integrasi nasional tetap terjaga, meskipun di tengah riak-riak politik yang kadang tak terhindarkan.

FPK bukan hanya sekadar simbol, melainkan sebuah mekanisme vital untuk menumbuhkan dan memelihara semangat kebangsaan yang utuh.

Peran FPK semakin penting ketika ancaman konflik SARA menjadi nyata. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi, dengan tegas meminta agar FPK dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah konflik yang bisa muncul dari perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Kolaborasi antara FPK dan pemerintah ini diharapkan dapat menjadi perisai pertama dalam menghadapi potensi gangguan yang mengancam ketertiban masyarakat.

FPK juga dituntut untuk memiliki kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik. Dengan deteksi dini, FPK dapat mengambil langkah pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Ibarat sebuah sistem peringatan dini, FPK harus sigap menangkap tanda-tanda awal konflik dan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Inisiatif seperti ini akan sangat berguna untuk mencegah timbulnya kerusuhan yang bisa saja merusak keharmonisan yang telah lama dibangun.

Selain itu, pengawasan terhadap ujaran kebencian dan berita hoax menjadi agenda penting yang harus diemban oleh FPK. Dalam era digital ini, hoax menyebar dengan sangat cepat dan seringkali tak terkendali, yang kemudian menimbulkan kepanikan atau bahkan kebencian di masyarakat.

Oleh karena itu, FPK harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang mereka terima. Edukasi ini bisa dilakukan melalui diskusi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan berbagai pihak terkait.

Kapolres Bone, AKBP Erwin Syah, juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Pilkada yang aman dan damai. Menurutnya, masyarakat perlu diajak untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

Menyikapi hoax dan politik identitas yang kerap muncul menjelang Pilkada, Kapolres Bone mengingatkan pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Prinsip "saring sebelum sharing" menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam situasi ini.

Dalam konteks yang lebih luas, Bawaslu Jakarta turut mengingatkan agar masyarakat mewaspadai isu SARA yang bisa saja kembali mencuat seperti pada Pilkada 2017. Pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa isu SARA bisa menjadi alat politik yang sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, Bawaslu telah mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan, untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, masyarakat harus aktif mengawasi jalannya Pilkada di lingkungan masing-masing. Keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi ini akan menjadi kunci untuk menjaga agar Pilkada tetap bersih dari unsur-unsur yang bisa merusak integritasnya.

Kesadaran kolektif ini tidak hanya akan membantu menjaga ketertiban, tetapi juga akan memperkuat rasa saling percaya antarwarga yang menjadi fondasi penting dalam setiap masyarakat yang demokratis.

Menjaga kedamaian dan keharmonisan selama Pilkada 2024 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Ancaman dari isu SARA dan penyebaran hoax adalah nyata, dan hanya bisa diatasi jika kita semua bersikap kritis serta bijak dalam menanggapi setiap informasi yang kita terima.

Menghadapi Pilkada ini, kita harus ingat bahwa perbedaan pilihan politik bukanlah alasan untuk memecah belah, melainkan sebuah proses demokrasi yang seharusnya mendewasakan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi merusak persatuan.

Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga mewariskan kepada generasi mendatang sebuah pelajaran penting tentang betapa berharga dan pentingnya keberagaman dalam membangun bangsa yang kuat. Bersama-sama, kita bisa memastikan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi momen demokrasi yang damai, inklusif, dan penuh kehormatan.

 

*) Pengamat Sosial Budaya Lembaga Gala Indomedia